Home arrow Berita arrow PRESIDEN SBY MENYERAH?
Friday 30 July 2010 01:40:54 PM
;
PRESIDEN SBY MENYERAH?
Tuesday, 01 April 2008
Oleh : DR Hc Anni Iwasaki
Presiden PUSJUKI*
Dalam menghadapi kelangkaan kebutuhan hidup dan harga-harga yang tak  terkendali. Minggu lalu Presiden RI VI Susilo Bambang Yudoyono, calon terkuat pemenang pemilu presiden tahun 2009-2014, diberitakan akan menulis surat kepada SekJen PBB agar lembaga dunia itu mengantisipasi kenaikan harga minyak dan pangan di negara-negara berkembang khususnya Indonesia

Kepada:    Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Topik:    Release Tulisan Anni Iwasaki -----PRESIDEN SBY MENYERAH?
Dari:    "Pusat Studi Jepang Untuk Kemajuan Indonesia" Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Tanggal:    Mon, 31 Mar 2008 11:46:46 +0000

Pengibaran bendera putih oleh presiden berupa surat kepada sekjen PBB nanti, sekaligus mengandung arti bahwa ketidak berdayaan pemerintah menghadapi instabilitas global dan  melanda rakyat dalam keprihatinan yang semakin panjang. Bukan lagi isu politik eksploitasi kemiskinan yang pernah dikecam oleh Presiden SBY sendiri. Melainkan kenyataan yang diakui bahwa, pemerintahnya telah gagal mengisi era reformasi membebaskan rakyat Indonesia dari kelaparan pisik, psikis, sosial dan spiritua warisan dari orde baru.
    Siapakah PBB? Curhat kepada PBB tidak beda dengan mengadukan nasib kepada negara-negara penyandang dana tertinggi PBB; AS sebesar 22.0 persen, Jepang sebesar 16,6 persen dan Jerman, Inggris, Perancis, Italy, Kanada dst(tahun 2007). Padahal kedua negara dan koalisinya itu sejak Indonesia terjerembab dalam krisis moneter tahun 1997. Ditambah serangan bencana alam bertubi-tubi sejak gempa bumi dan tsunami di Nangro Aceh Darussalam hingga gempa bumi yang masih mengguncang-guncang Bengkulu dan wilayah di Indonesia Timur. Kendati keberadaannya pernah diusir, dituduh dan masih dicurigai sebagai biang pemiskinan rakyat Indonesia. Negara-negara ini adalah yang paling proaktip memberikan dana bantuan darurat, mensosialisasikan program pembangunan dari PBB; membangun masyarakat Teknologi Informasi(TI) Disaster Risk Reduction dan Global Warming. Sekaligus mengusahakan dana hibah untuk keperluan studi itu,  dana pinjaman lunak untuk pilot project-nya dst dengan bunga lebih kecil ketimbang bunga pinjaman yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk rakyat Indonesia.

    Berakhirnya pesta pora kkn rezim orde baru dan semakin mantabnya demokrasi politik dan transparansi di Indonesia.  Adalah harapan baru pula untuk AS, Jepang, Uni Eropa, Timur Tengah blok Saudi Arabia bersama-sama dengan Indonesia bermaksud menjadikan ASEAN, dan pusatnya adalah di Indonesia, negara besar berpenduduk terbesar keempat dunia sebagai stimulator pertumbuhan ekonomi sipil internasional mencapai millenium development goal.  Namun, gaung itu tidak tertangkap oleh pemerintah RI.

    Pada akhirnya para investor dunia berpaling kenegara-negara lain termasuk Cina, akibatnya iklim investasi Indonesia  tahun 2002-2006 nyaris 0-minus. Jikapun ada perbaikan dari investasi Jepang jumlahnya hanya sekitar semilyaran dollar AS. Itupun harus berpacu dengan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana alam sebesar Rp 110 trilyun atau Rp15.8 persen dari APBN 2007 ditambah lagi dengan terus berlangsungnya kkn, krisis sosial, berbagai penyakit menular, krisis ekonomi, krisis lingkungan dan krisis tapal batas dlsb. 

    Menlu Hassan Wirayuda dalam refleksi Departemen Luar Negeri Indonesia diakhir tahun 2006 mengeluhkan, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah diplomasi luar negeri dalam setahun Indonesia dapat menjadi anggauta disembilan organ penting dunia dengan dukungan suara meyakinkan. Namun, sayang, peluang diplomasi yang berhasil diraih secara signifikan itu belum dimanfaatkan. Menurut dia, Indonesia membangun hubungan dekat dengan negara lain secara politis, dan juga ingin agar kedekaan politis itu dapat diterjemahkan kedalam menjadi peluang-peluang hubungan ekonomi. �Peluang yang sudah dibuka itu, kalau tidak digunakan, justru kita akan ditinggalkan karena negara lainpun berhubungan dengan sejumlah negara lainnya�. 

Dana Pembangunan RI.
Besaran APBN adalah Rp 781 trilyun (RAPBN 2008), 32 persen atau Rp281,2 trilyun ditransfer untuk daerah dan Rp573,4 trilyun untuk belanja pemerintah pusat. Dari total Rp 573,4 trilyun itu, 49 persen untuk anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (Rp283,2 trilyun); 15,9 persen atau Rp91,3 trilyun untuk membayar hutang dan bunga; 17 persen atau Rp97,9 trilyun untuk subsidi;11,5 persen atau Rp 66,2 trilyun untuk bantuan sosial dan sisanya 4,3 persen atau Rp25 trilyun untuk pos belanja dan lain-lain. Cadangan devisa kurang lebih 50 milyar dollar AS.
   
FYI, Jepang dengan penduduk 127.7 juta jiwa/tahun 2006  tanpa ekspor sumber daya migas APBNnya sebesar Y82.9 trilyun dan setiap tahun ada kenaikan 0,4 persen. Diluar APBN itu masih ada zaisei toyushi atau anggaran belanja kedua,  tahun 1996 jumlahnya mencapai Y40.30 trilyun. Dari anggaran inilah dikeluarkan biaya investasi fasos, fasum, fasek seperti penelitian, pembangunan rumah rakyat, jalan layang dll. Cadangan devisa Jepang kini mendekati 1 trilyun dollar AS (1 yen sekitar rp 92). Kurs mata uang yen dan nilai saham dibursa TSE terkendali dengan baik kapan kurs yen harus diturun-naikkan dan bila harga saham harus dinaik-turunkan untuk mendukung keperluan impor(bahan mentah) dan ekspor(produk). Rilis PBB tahun 2007-2008 rakyat Jepang tetap menduduki ranking tertinggi tingkat kesejahteraan dan memiliki harapan hidup terlama dunia. Angka kelahiran secara kuantitas dan kualitas terjaga dengan baik jumlahnya tidak melebihi target pertumbuhan ekonomi.

Penutup.
Pemerintahan Pres SBY-Wapres MJK tidak sensitif terhadap geo politik dan peta ekonomi internasional. Selain dana penanggulangan darurat, pemerintah RI tidak memiliki dana membangun NKRI yang bisa menghasilkan return secara berkesinambungan. Pada tahun 2015 akan terjadi ledakan penduduk jumlahnya mencapai 300 juta jiwa lebih. Tidak memiliki Rencana Induk Program Pembangunan Nasional. Mengakomodir kepentingan AS, Uni Eropa dan Jepang,  tidak mau, malah menyeberang ke negara-negara rival blok barat. Indonesia, tanpa melepaskan diri dari sindrom �pemimpin� dari negara-negara terpuruk, kira-kira bagaimana ya, SekJen PBB nanti bisa memberikan solusi kepada curhat yang akan dilayangkan oleh Presiden SBY kepadanya?#Jkt 1 April 2008( *Pusat Studi Jepang untuk Kemajuan Indonesia. Referensi;F&F/  Foreign Press Centre of Japan 2007, Kajian Tentang Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia Laporan Antara/JICA&Bakornas PB Maret 2008, Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK Okt 2004-2006/Bappenas, tv One, harian Kompas.Media Indonesia Find; anni iwasaki or pusjuki at jurnarnet.com; yahoo.com; google.com).

 
< Sebelumnya   Berikutnya >