|
”PERGURUAN TINGGI JANGAN MENJADI AGEN TKI”. Oleh : DR Hc Anni Iwasaki.*) Presiden Pusat Studi Jepang Untuk Kemajuan Indonesia (PUSJUKI). Proloog. Demokrasi (Politik) adalah n Poitikl 1 (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat 2 gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI).
Demokrasi ekonomi gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara dalam bidang ekonomi (KBBI).
Membangun NKRI Dengan Inspirasi Dari Jepang.
Demokrasi Politik Jepang.
Demokrasi di Jepang lahir setelah Pemerintahan Kekaisaran Jepang bertekuk lutut kepada tentara Sekutu paska PD II Thn 1945. Konstitusi Jepang diumumkan pada tanggal 3 Nopember 1946 mulai diberlakukan pada tanggal 3 Mei 1947. UU Jepang berisi 11 Bab 103 Pasal berlandaskan kepada 3 prinsip; sovereignty of the people(kedaulatan/kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat), pacifism(cinta damai) and respect for basic Human Right( menghormati hak-hak azasi manusia). Kedaulatan ditangan rakyat tertera dalam Preambule Konstitusi, “We, the Japanese people, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution”-Kami rakyat Jepang, memproklamasikan bahwa kedaulatan tertinggi berada pada rakyat dan bersungguh-sungguh menjalankan UU Negara-. Dalam Konstitusi tersebut juga ditegaskan bahwa Kaisar hanyalah Simbol dan Pemersatu bangsa, tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan, kecuali tampil dalam beberapa peristiwa kenegaraan..
Konstitusi Jepang Pasal 9 mengatakan .......... *) Disampaikan pada Studium Genarale Fak Hubungan Internasional UNPAD JATINANGOR 5 Maret 2009 Konstitusi Jepang Pasal 9 mengatakan “.. the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international dispute “- Rakyat Jepang selamanya tidak akan berperang sebagaimana hak kedaulatan rakyat Jepang (untuk tetap hidup pergi perang risiko mati tinggi/pen) dan ancaman atau penggunaan pertahanan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah internasional.
Tahun 1951 Perjanjian San Fransisco antara negara-negara Sekutu dan Jepang termasuk perjanjian Japan-Amerika Security Alliansi ditandatangani. Perjanjian ini berisi USAF(AU AS) secara legal bertanggung jawab kepada pertahanan Jepang. Jepang menyediakan basis militer dipusatkan di Okinawa. Pada tahun 2007 besaran konpensasi untuk penjagaan ini Jepang membayar US$2 milyar kepada AS. (Wikipedia US Forces Japan).
Demokrasi Ekonomi Jepang.
Pada tahun 1868-PD I, gap pembangunan ekonomi Jepang dengan negara-negara maju (barat) sangat tajam seolah tak mungkin bisa dijembatani. Sebagaimana yang sedang terjadi dengan negara-negara terbelakang saat ini. Pengarus utamaan moderenisasi pertanian Jepang pada jaman Meiji thn 1870-90 mendudukkan pertanian menjadi andalan ekspor Jepang sebesar 50-80%.
Berdasar kepada keputusan demokrasi politik yang tertulis dalam Konstitusi Jepang tersebut diatas, pada gilirannya adalah tugas para ekonom mewujudkan demokrasi ekonomi kerakyatan holistik. Yaitu meningkatkan martabat para pekerja Jepang disektor-sektor lain secara komprehensif disebut pembangunan ” Jepang Moderen” atau dalam kata lain dari ekonomi intensif labour kepada ekonomi intensif intelektual. Kalangan berpendidikan membangun industri teknologi, kalangan kebanyakan mengoperasikan teknologi tersebut.
Gerakan awal dimulai tahun 1946-1950 didukung oleh pemerintah pendudukan AS di Jepang, dari para tuan tanah rakyat Jepang berhasil mengambil alih 1.93 juta hektar atau 80% dari seluruh total lahan sewa serupa. Upaya landreform oleh Kementrian Pertanian dan Kehutanan ini sebelum PD II sangat ditentang oleh para tuan tanah( About Japan Series 18, Food and Agriculture in Japan/Yutaka Yoshioka, FPC Japan, 1988).
Jepang meninggalkan landasan menuju ” Jepang Moderen” dengan mengarus utamakan sumber daya manusia (sdm) golongan menengah-generasi muda- atau dengan kata lain pembukaan lapangan kerja besar-besaran untuk kaum berpendidikan diseluruh sektor(komprehensif). Tanpa harus memikirkan lagi anggaran dan sdm dalam jumlah terbesar untuk militer seperti yang terjadi sebelum Jepang kalah dalam PD II (ekonomi ekspansi).
Pemerintah rakyat segera mengambil inisiatip memperbaiki pengertian pembangunan ekonomi kapitalis barat kepada ekonomi ’kapitalis’ Jepang dalam pembangunan transportasi, komunikasi dan sistim keuangan dan sistem moneter. Mengimpor dan mentranformasikan industri teknologi terbaru dan metode manajemen serta memperbaiki lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari rakyat Jepang.
Demokrasi Sosial-Budaya.
Keberhasilan ” Jepang Moderen” ditandai dengan keberhasilan Jepang melunasi seluruh hutang-hutang luar negeri pada tahun 1990. Tergantikan oleh teknologi pada thn 2007 sektor pertanian dan kehutanan hanya menyerap 3.8 % tenaga kerja saja dengan ketahanan pangan beras 94%, sayur 79% dan ikan 52%. Persentase tenaga kerja di industri primary 4.2%, secondary 26.8%, tertiary 67.7% dll 1.2%.
Keberhasilan ”Jepang Moderen” tidak luput dari dukungan AS begitu juga keanggotaan Jepang dalam kelompok G-8.Turbulensi ekonomi “Jepang Moderen” dalam negeri lebih banyak diakibatkan oleh faktor eksternal dan dapat segera diatasi.
Memasuki abad 2001-2008 rakyat Jepang menduduki peringkat teratas bangsa tersejahtera dan memiliki harapan hidup terlama dunia versi PBB. Selalu masuk sepuluh besar dalam IPM dunia (index pembangunan manusia no 8). Pada bulan September thn 2005 teknologi Jepang menduduki peringkat satu Global Compettiveness dari World Economic Forum Geneva.
Penggagas Kyoto Protocol dan Program Nuklir untuk Perdamaian(energi) dst. (klik pusjuki.org dan media lain tentang Jepang melalui internet), Jepang berkeinginan mengembangkan ekonomi sipil keseluruh dunia tampak didukung pula oleh negara-negara lain khususnya oleh negara-negara barat.
Namun, dalam proses alih teknologi seperti yang pernah dikembangkan oleh negara-negara barat dan Jepang antara lain ke Iran dalam pemerintahan Raja Reza Pahlevi, Pilipina Presiden Marcos dan Indonesia pada era Presiden Soeharto (Orba), Iraq Presiden Sadam Hussein mengalami kegagalan bahkan jatuhnya pemerintahan-pemerintahan tersebut sekaligus menghilangkan kepercayaan rakyat kepada blok barat maupun Jepang.
Berlarut-larutnya peperangan di Iraq dan peperangan di Afganistan diduga keras tidak bersedianya Jepang menjadi investor pembangunan di negara tersebut dan diikuti oleh EU dan sekutu AS, negara-negara Arab. Akibat belum diketemukannya formulasi yang tepat, menjawab kegagalan alih teknologi (moderenisasi) yang pernah berlangsung di negara-negara tersebut padahal berhasil dengan gemilang di Jepang.
Rekomendasi Kepada Perguruan Tinggi di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi kerakyatan Jepang 2.2% menghasilkan GDP US$4,367 milyar perkapita US$34,181. Sementara pendapatan ekonomi ‘kerakyatan’ Indonesia menghasilkan GDP Indonesia US$365 milyar perkapita US$1,640(World Economic Outlook Database Oct 2007, IMF).
Logika akademik tidak bisa berkembang di Indonesia tanpa diimplementasikan segera kedalam kehidupan sehari-hari oleh para akademisi itu sendiri. Perjalanan bangsa Indonesia ke depan menjadi sangat sulit bukan karena faktor eksternal ataupun krisis morgage yang terjadi di AS. Melainkan pemahaman tentang nilai-nilai akademik-universal yang dianut selama ini masih jauh dari kata memadai. Seperti banyak kerancuan memahami kata demokrasi, politik, ekonomi dan sosial budaya khususnya pemahaman tentang kesetaraan gender sebagai landasan pembangunan manusia-mankind-.
Hal ini diakui pula dalam Laporan Kinerja Dua Tahun SBY-JK Okt 2004-Okt 2006/Bappenas, Disamping permasalahan secara makro, secara mikro kinerja proyek-proyek terkait pinjaman luar negeri masih lemah. Manfaat(dari sisi kegunaan proyek tidak optimal, akibat lemahnya kemampuan SDM. Lagipula belum ada strategi pemanfaatan pinjaman luar negeri yang komprehensif baik di tingkat nasional maupun di tingkat kementrian lembaga dan daerah(IV-24).
Berbagai lembaga, seperti Econit, Bank Dunia, dan IMF, sudah memberikan prediksi bahwa perekonomian Indonesia tidak akan tumbuh lebih dari 4%. Bahkan, menurut mereka ada kecenderungan ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran 3,3%-3,5% (Editorial Media Indonesia 23 Peb 09). Jika pertumbuhan sekitar 7% hanya menghasilkan GDP per cápita US$ 1,640, lalu apakah pendapatan per cápita rakyat Indonesia kedepan dibawah seribu dolar? Padahal jumlah penduduk Indonesia diprediksi menjadi 300-an juta jiwa thn 2015.
Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan tertinggi dan menganut nilai-nilai akademik-universal hendaknya tidak menjadi agen TKI di dalam dan keluar negeri. Agar dapat segera melahirkan negarawan/wati melalui filem dan power poin kami paparkan konsep pembangunan ekonomi kerakyatan akademik-universal inspirasi dari Jepang ”Membangun Masyarakat Indonesia Green New Deal”. Konsep ini saat ini sedang kami perjuangkan menjadi keputusan politik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi Konsep Program Pembangunan Nasional-Global Pemerintahan RI thn 2009-2014. Tks#PUSJUKI, 5 Maret 2009 UNPAD Fak HI, Jatinangor. pusjuki.org, anni iwasaki: google, jurnalnet.com
Catatan: Terdapat sedikit tambahan di makalah disesuaikan dengan pemikiran yang muncul disesi tanya-jawab.
Pertanyaan dari Abraham: Apa makna kedaulatan Jepang jika pertahanan negara dilaksanakan oleh AS? Apakah ini bukan menandakan bahwa Jepang adalah macan ompong?
Jawab dari Anni Iwasaki: ....bagaimana dengan jawaban ini (ketika AU-AS sdng beterbangan diwilayah udara Jepang), ”Satpam gue sedang patroli....” Gggggerrrrr serentak dari floor. THX. |