Fenomena demikian lumrah dalam masyarakat. Meski demikian, sebagai bagian dari proses demokrasi yang paling workable sekarang ini, keberadaan pemilihan umum (baca: pilkada) tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia menjadi prasyarat utama untuk menandai apakah demokrasi terjadi atau tidak. Pilkada dalam konteks ini menjadi satu-satunya ruang untuk menunjukkan keberkuasaan rakyat atas elitenya. Melalui proses pemilihan itu, rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada elitenya.
Hal inilah yang membedakan antara demokrasi dan nondemokrasi, baik dalam proses pemilihan maupun bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Melalui prosedur ini, rakyat bisa menuntut pertanggungjawaban atas kinerja sebuah pemerintahan yang berujung pada apakah ia masih layak dipilih lagi atau tidak. Karena itu, kalau kita mengambil sikap abstain (golput) dalam sebuah proses pemilihan, meskipun ini juga bagian dari hak warga negara, berarti kita telah mempersilakan diri "disandera" selama lima tahun oleh pemimpin yang sebenarnya tidak kita kehendaki. Namun demikian, penulis juga bisa memahami jalan berpikir beberapa kalangan yang memilih untuk "tidak memilih".
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana agak Pilkada DKI yang akan dilaksanakan 8 Agustus mendatang tidak sekadar formalitas prosedur demokrasi, tapi lebih dari itu, mempunyai makna untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak ada jawaban tunggal tentang hal ini. Namun salah satu elemen penting yang bisa dijadikan jawaban adalah mendorong pemilih untuk lebih cerdas dalam menentukan pilihan.

Pdf Format

Materi Voter Education (Selengkapnya)

oleh Husen, S.Ag